21 Januari 2026 — Program Studi Magister Ilmu Kebencanaan (MIK) Universitas Syiah Kuala (USK) menegaskan pentingnya pendekatan mitigasi banjir berbasis pemodelan risiko, tata ruang jangka panjang, dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang terus berulang di Aceh.
Hal tersebut disampaikan dalam iLearn Thematic Webinar bertajuk “Natural Catastrophe & Risk Modelling” yang diselenggarakan secara daring dan menghadirkan dosen pengajar Program Studi MIK USK, Prof. Dr. Syamsidik, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Prof. Syamsidik menjelaskan bahwa banjir berulang di Aceh, khususnya pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang dan DAS Peusangan, merupakan indikator nyata tingginya kerentanan wilayah Aceh terhadap bencana hidrometeorologi.
Beliau menyampaikan bahwa Aceh Tamiang telah berulang kali mengalami banjir besar, antara lain pada tahun 2006, 2022, 2023, dan akhir tahun 2025.
“DAS Tamiang merupakan salah satu wilayah sungai terbesar di Aceh dan memiliki tingkat kerentanan banjir yang sangat tinggi. Pada beberapa segmen sungai tertentu, relokasi bahkan menjadi satu-satunya opsi realistis, seperti yang terjadi di Desa Lintang, Kuala Simpang,” jelas Prof. Syamsidik.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa relokasi harus menjadi pilihan terakhir karena memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan tata ruang yang kompleks. Menurutnya, minimnya perubahan pola pemanfaatan lahan serta lemahnya perlindungan sempadan sungai selama bertahun-tahun telah memperbesar risiko banjir.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Syamsidik juga memaparkan hasil observasi lapangan yang menunjukkan kerusakan serius pada infrastruktur jembatan di sejumlah wilayah Aceh, khususnya di DAS Peusangan dan Kabupaten Bireuen. Kerusakan yang ditemukan meliputi:
- Abrasi dan erosi berat pada abutmen jembatan
- Struktur atas jembatan hanyut akibat limpasan air berkepanjangan
- Pilar jembatan runtuh akibat gerusan dasar sungai
Selain itu, data curah hujan harian menunjukkan lonjakan intensitas hujan ekstrem hingga mencapai sekitar 300 mm per hari di beberapa stasiun pengamatan. Kondisi ini menjadi pemicu utama terjadinya banjir skala besar di Aceh.
Prof. Syamsidik menjelaskan bahwa meskipun kejadian dengan intensitas seperti ini jarang tercatat sebelumnya di Aceh, perubahan iklim berpotensi menggeser pola badai serta meningkatkan intensitas hujan di wilayah ekuator.
Dalam sesi diskusi, TDMRC juga mengingatkan bahaya munculnya rasa aman semu akibat pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul tanpa diiringi pengendalian tata ruang yang ketat.
“Tanggul sering mendorong masyarakat untuk bermukim semakin dekat ke sungai. Idealnya, harus ada zona perlindungan minimal 50 meter dari tanggul yang bebas bangunan dan difungsikan sebagai area penyangga,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemodelan risiko tidak hanya digunakan untuk kebutuhan teknis rekayasa, tetapi juga harus menjadi dasar kebijakan tata ruang, strategi mitigasi sosial, serta penentuan parameter perlindungan risiko oleh industri asuransi dan reasuransi.
Data kerusakan rumah akibat banjir juga menunjukkan bahwa Aceh Utara dan Aceh Tamiang mencatat tingkat kerusakan tertinggi, disusul Aceh Timur dan Bireuen. Hal ini membuktikan bahwa dampak banjir tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga menyebabkan kerusakan struktural pada kawasan permukiman.
Selain kerugian material, jumlah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai 561 jiwa, menggambarkan besarnya skala bencana yang terjadi. Menurut Prof. Syamsidik, banjir di Aceh bukanlah kejadian lokal semata, melainkan bencana regional dengan dampak luas yang membutuhkan koordinasi lintas kabupaten/kota.
Saat ini, TDMRC bersama tim Universitas Syiah Kuala telah membentuk Satuan Tugas Respons Senyar Aceh 2025 yang mendorong pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada sedikitnya tiga DAS prioritas, yaitu DAS Meureudu, DAS Peusangan, dan DAS Tamiang.
Dari total 23 kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 18 wilayah terdampak banjir, dan 10 di antaranya menjadi wilayah kerja utama Satgas USK karena tingkat kerusakan yang tinggi. Namun, keterbatasan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih menjadi tantangan besar dalam penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Bagi Program Studi Magister Ilmu Kebencanaan USK, isu banjir berulang di Aceh menegaskan pentingnya pengembangan keilmuan kebencanaan yang adaptif terhadap ancaman baru, berbasis data spasial, perubahan iklim, serta penguatan kebijakan publik.
Webinar ini juga menghadirkan Dr. M. Rais Abdillah, Ketua Program Studi Sarjana Meteorologi ITB, yang membahas aspek meteorologi dalam bencana alam, serta dimoderatori oleh Fiza Wira Atmaja, Kepala Departemen Riset Industri Indonesia Re.
Diskusi ini menegaskan bahwa kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah, dan industri merupakan kunci dalam membangun sistem manajemen risiko bencana yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di Indonesia.
